Berkat Teknologi, Hasil Pilkada Bisa Dilihat Dalam 2 Jam
Tekno
Kecanggihan teknologi juga membantu dalam proses pilkada, yang hasilnya bisa dihitung hanya dalam kurun waktu 2 jam saja, seperti yang brickmansiontelecharger.com kutip dari CNN.
Mereka yang bergegas mempersiapkan diri menyongsong Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2017 ini tak hanya kader partai dan tim kampanye. Berpacu dengan waktu sebelum tenggat waktu penyelenggaraan Pilkada pada 15 Februari nanti juga dirasakan oleh Khairul Azhar, pendiri situs Kawal Pilkada.
Dalam Pilkada DKI nanti, Kawal Pilkada akan jadi tim terpisah dari Komisi Pemilhan Umum Daerah (KPUD) yang akan melakukan perhitungan suara cepat (real count). Jika metode yang mereka tempuh berhasil, hasil Pilkada DKI 2017 bisa langsung diketahui publik dalam waktu dua jam saja.
Metode yang dipakai Kawal Pilkada dalam program real count mereka adalah menempatkan satu orang relawan di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Relawan ini ditugasi memotret formulir C1 yang telah terisi di tiap TPS.
Foto formulir C1 selanjutnya akan diunggah ke server Kawal Pilkada. Administrator dari tiap jenjang wilayah (kelurahan, kecamatan, kotamadya) akan mengecek data yang masuk. Jika tak bermasalah, data yang terverifikasi akan disajikan ke situs kawalpilkada.id dan aplikasi mobile Kawal Pilkada.
"Kalau jumlah relawan tercapai, hasil penghitungan suara bisa diketahui publik dalam waktu dua jam saja," kata Khairul kepada CNNIndonesia.com, Senin (17/1).
Lalu yang menjadi pertanyaan adalah potensi bias atau bentuk kecurangan lain yang bisa dilakukan oleh relawan.
Khairul memang tak menampik potensi itu bisa terjadi. Namun ia sudah punya cara untuk mengatasinya.
Admin yang menjadi koordinator para relawan akan menjadi kunci dalam menemukan potensi kecurangan. Misalnya dalam satu TPS, sistem pusat menerima 5 foto formulir C1 yang berbeda. Admin yang bertanggung jawab di lokasi TPS berada akan mengecek keabsahan foto tersebut mulai dari pukul berapa foto itu diambil, siapa yang memfoto, serta lokasi foto itu diambil sehigga hanya ada satu foto formulir C1 yang diterima sistem pusat.
"Seperti digital forensik lah," imbuh Khairul.
Mengincar kerjasama dengan Gojek
Khairul bukannya tanpa hambatan. Relawan yang bertugas mengambil foto formulir C1 yang berhasil dikumpulkan Kawal Pilkada sejauh ini baru sekitar 1.000-an orang. Angka itu jauh sekali dengan kebutuhan mereka yang mencapai 13.023 relawan untuk 13.032 TPS di Jakarta.
Namun ketika dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Khairul tidak terdengar begitu khawatir dengan jumlah relawan yang sangat sedikit dan waktu tersisa yang sempit. Ia sedang menjajaki kemungkinan menggandeng Gojek untuk mengakali kekurangan relawan.
Khairul sadar dengan armada Gojek yang begitu besar, kekurangan relawan yang saat ini ia hadapi bisa langsung teratasi.
"Sekarang kita lagi mau coba cara itu. Tapi kita sedang menghubungi media massa dulu untuk membiayai rencana ini," ujar Khairul.
Menurut pria yang masih berkawan dengan Ainun Najib, salah satu pendiri kawalpemilu.org, saat ini ada beberapa perusahaan media yang tertarik bergabung dengan proyeknya. Kepada mereka, Khairul akan melampirkan proposal pembiayaan ongkos kerja relawan dengan total Rp65 juta. Sementara untuk biaya sewa server, Khairul memakai uangnya sendiri.
"Ongkos server pakai uang sendiri, kalau untuk relawan kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Kawal Pilkada tidak terima sepeser pun," terang pria yang bermukim di Singapura itu.
Kendati demikian, Khairul tak bisa menjamin rencana pendanaan dan kolaborasi dengan Gojek akan membuahkan hasil. Ia juga tak tahu apakah jumlah relawan yang mereka butuhkan bisa terkumpul tepat waktu.
Jika metode relawan yang terjun ke TPS ini batal, Kawal Pilkada akan kembali menggunakan cara lama yang mereka gunakan pada Pilkada 2015 lalu. Untuk mengumpulkan data, saat itu mereka harus menunggu KPU mengunggah formulir C1 di situsnya.
Ingin memberi contoh
Ada motif tersendiri bagi Khairul dalam platform Kawal Pilkada yang sebenarnya sudah beroperasi pada Pilkada 2015. Ia dan timnya seperti gregetan dengan kinerja KPU yang mereka nilai lamban.
Hasil penghitungan suara pemilu dalam sejarah memang tak pernah terjadi dalam hitungan jam. Padahal dengan teknologi yang ada saat ini, Khairul menilai publik harus bisa tahu tak lama setelah mereka menyumbangkan suaranya.
"Ngapain dua hari, seminggu, sejam harus bisa. Kita ingin mendorong KPU untuk bekerja lebih cepat," tegasnya.
Dengan sistem terbuka, yang mana semua Application System Interface (API) bisa dipakai bebas oleh siapa pun, hasil real count Kawal Pilkada bisa diakses masyarakat dari ponsel berbasis Android dan iOS dalam bentuk aplikasi mobile atau situs web.
Untuk sementara metode relawan yang terjun langsung ke TPS baru bisa dilakukan di Pilkada Jakarta. Menurut Khairul pemilihan gubernur DKI Jakarta nanti akan jadi percontohan dalam penghitungan suara di kota lain.
